:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/20260703_jokowi_solo.jpg)
Polemik pemasangan baliho ucapan ulang tahun untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Kota Solo bereskalasi menjadi perkara hukum. Wali Kota Solo Respati Ardi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta oleh kelompok masyarakat sipil yang diadvokasi LBH Mega Bintang. Inti persoalan berkisar pada klaim penggunaan dana pribadi untuk baliho yang menampilkan nama dan simbol Pemerintah Kota (Pemkot) Solo serta dipasang di fasilitas milik pemerintah daerah.
Pelaporan dilakukan pada Jumat, 3 Juli 2026. Sekretaris Operasional LBH Mega Bintang, Muhammad Arnas, menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang perlu ditelusuri terkait baliho ucapan selamat ulang tahun bagi Jokowi itu. Menurut dia, meski Respati sebelumnya telah menyatakan biaya pemasangan berasal dari kantong pribadi, baliho tetap mencantumkan nama Pemkot Solo. Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil yang didampingi LBH Mega Bintang juga menyoroti penggunaan fasilitas publik dan simbol resmi pemerintah dalam inisiatif yang dinyatakan sebagai urusan pribadi.
Arnas menjelaskan, baliho ucapan ulang tahun untuk Jokowi tersebut dipasang di sekitar tujuh titik di Solo selama kurang lebih lima hari. Ia bertindak sebagai kuasa hukum bagi dua pelapor, Tri Sapto dan Budi Kuswanto, dan berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Sejumlah aktivis menilai terdapat kejanggalan ketika fasilitas dan atribut resmi Pemkot digunakan, sementara sumber dananya diklaim sepenuhnya berasal dari pribadi Wali Kota.
Menanggapi laporan itu, Respati menyatakan membuka diri sepenuhnya terhadap proses hukum. Ia mempersilakan Kejaksaan memeriksa materi reklame maupun sumber dana pemasangan baliho ulang tahun Jokowi, dan menegaskan tidak akan mengintervensi jalannya penyelidikan. Respati menyebut pemasangan baliho hanya untuk periode sekitar lima hari, bertepatan dengan peringatan ulang tahun Jokowi, dan kembali menegaskan bahwa pembiayaan berasal dari uang pribadinya. Ia menambahkan, Pemerintah Kota Solo menghormati seluruh tokoh bangsa melalui berbagai kegiatan dan siap mendukung transparansi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

PhilWeb Corp. secured a strategic equity investment of about ₱2.03 billion from businessman Lance Y. Gokongwei, giving the listed technology firm fresh capital to accelerate its expansion into artificial intelligence-powered gaming infrastructure and compliance systems. The deal, executed...

The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership is moving toward a new phase of expansion, with member economies agreeing to start preparatory discussions on potential accession by the Philippines, Indonesia and the United Arab Emirates. The decision was taken at the...

The impeachment pretrial of Philippine Vice President Sara Duterte is nearing completion after stretching into a fifth day, as her defense team and House prosecutors moved to finalize the painstaking marking of thousands of pages of documentary evidence. The pretrial conference, which began...

China escalated its criticism of planned maritime boundary talks between Japan and the Philippines, issuing a legal opinion that says the proposed delimitation in waters east of Taiwan “constitutes a severe violation of international law” and an “internationally wrongful act.” The document,...

The Philippines’ Bureau of Customs is ramping up its campaign against illicit trade after intercepting an estimated ₱980 million worth of illicit cigarettes hidden in 25 container vans at a private wharf in Mandaue City, Cebu. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno framed the latest seizure as...