38% Transaksi QRIS Nasional Berasal dari Jakarta, UMKM Jadi Motor Utama

05.07.2026


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat agenda digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi daerah. Bersama Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemprov DKI mendorong perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang kini menjadikan Jakarta sebagai kontributor sekitar 38 persen dari total transaksi QRIS nasional. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut capaian ini sebagai hasil kolaborasi lintas otoritas yang menyasar berbagai sektor, termasuk pasar rakyat.

Menurut Pramono, seluruh 153 pasar yang dikelola Pemprov DKI Jakarta telah menggunakan sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Adopsi pembayaran nontunai juga meluas ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan sekitar 422 ribu pelaku usaha di Jakarta tercatat memanfaatkan transaksi digital dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pramono mendorong percepatan lanjutan lewat kompetisi digitalisasi pasar yang melibatkan dinas terkait, perbankan, dan pengelola pasar untuk menggenjot volume transaksi.

Penguatan digitalisasi ini sejalan dengan agenda transformasi ekonomi Jakarta yang tidak lagi hanya bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa. Pramono menegaskan sektor ekonomi kreatif, sports and lifestyle, serta industri Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) disiapkan sebagai tumpuan ekonomi baru ibu kota. Pada triwulan I 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen dengan kontribusi 16,67 persen terhadap perekonomian nasional, yang menurut dia mencerminkan semakin kokohnya struktur ekonomi daerah, didukung oleh perluasan basis UMKM dan pemanfaatan teknologi digital.

Pemprov DKI juga mengandalkan program JakPreneur untuk memperkuat daya saing UMKM melalui peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pembiayaan, pengembangan pasar, dan akselerasi digitalisasi. Pramono menekankan bahwa berbagai inisiatif tersebut dirancang untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan lebih merata oleh masyarakat, sekaligus mempercepat target Jakarta masuk jajaran 50 kota global pada 2030. Dengan porsi besar transaksi QRIS nasional dan basis UMKM yang meluas, Jakarta menempatkan digitalisasi dan ekonomi kreatif sebagai pilar utama strategi pembangunan ekonominya.


China Blasts Japan-Philippines Sea Boundary Talks as Breach of International Law

China escalated its criticism of planned maritime boundary talks between Japan and the Philippines, issuing a legal opinion that says the proposed delimitation in waters east of Taiwan “constitutes a severe violation of international law” and an “internationally wrongful act.” The document,...

Read more


UK Sees Supply-Chain Gains as Philippines Joins CPTPP Accession Pipeline

The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership is moving toward a new phase of expansion, with member economies agreeing to start preparatory discussions on potential accession by the Philippines, Indonesia and the United Arab Emirates. The decision was taken at the...

Read more


Philippines Defies Panel Market Slowdown With 145% Jump in Solar Imports

Filipino households are rushing to install rooftop solar systems in response to some of Southeast Asia’s highest electricity prices, propelling the Philippines to the top of global spending on solar panels since conflict in the Middle East began earlier this year. Power distributor Manila...

Read more


GSIS Under Veloso, Blancaflor Targets Faster Payouts After Magnitude 7.8 Quake

The Government Service Insurance System has set aside an initial ₱69.1 million in loss reserves to cover potential insurance claims from government properties damaged in the magnitude 7.8 earthquake that struck parts of Mindanao in early June, even as the state pension fund installs a new...

Read more


Non-Partisan Tax Formula to Drive Higher 2027 Funding for Philippine LGUs

Local governments in the Philippines are poised to receive a record P1.32 trillion from national tax collections in 2027, reinforcing President Ferdinand Marcos Jr.'s push to position provinces, cities, municipalities and barangays as central partners in delivering public services. The...

Read more